Mimpi Indonesia menjadi negara maju berada di depan mata. Pasalnya, Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi. Suatu fase dan momentum yang menunjukkan besarnya jumlah penduduk dengan usia produktif. Momentum ini akan berlangsung pada 2030-2040 dan dapat terjadi hanya satu kali dalam sebuah peradaban bangsa (dilansir dari United Nations Population Fund).
Berdasarkan catatan sejarah bangsa-bangsa maju, adalah kesempatan bagi suatu bangsa mampu bertransformasi dari statusnya sebagai negara berkembang menjadi negara maju, ketika negara tersebut berhasil mengoptimalkan momentum puncak bonus demografi. Jika tidak berhasil dimanfaatkan, bangsa tersebut akan sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Dalam memanfaatkan momentum ini, kapal besar Indonesia haruslah dinakhodai oleh sosok pemimpin berjiwa besar, berpengalaman, dan memiliki visi kepemimpinan yang mengedepankan kesinambungan. Bukan pemimpin berjiwa kerdil yang memandang kenyataan pahit di negeri kita sebagai bentuk ancaman keberlangsungan negara. Apalagi sampai berani melontarkan statement tak berdasar ‘Indonesia bubar pada tahun 2030.’
Alih-alih membangkitkan optimisme rakyat, pemimpin berjiwa kerdil justru dapat mengubur mimpi dan harapan rakyat akan kemajuan bangsa. Seorang pemimpin besar adalah sosok yang mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa agar bersatu padu dalam menghadapi tantangan bangsanya. Bukan justru bersikap pasif, pesimis, atau menyebarkan kekhawatiran tak berdasar yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan bangsa.
Satu sosok Bakal calon presiden (Bacapres) yang sangat berpengalaman dan mampu melanjutkan estafet kepemimpinan pemerintah sebelumnya adalah Ganjar Pranowo. Dirinya memiliki pengalaman politik yang malang melintang. Belasan tahun ditempa sebagai kader PDI Perjuangan, 10 tahun duduk di kursi DPR dan 10 tahun lainnya aktif sebagai Gubernur Jawa Tengah. Segudang pengalaman ini menunjukkan kualitas pribadi seorang Ganjar Pranowo. Pemimpin yang terasah dan tidak lahir instan.
Ketika berada di kursi DPR periode 2004-2009, Ganjar kerap menunjukkan sikap-sikap kritisnya terhadap rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di antaranya, dirinya pernah menggulirkan kritik keras kepada Presiden SBY karena dianggap tidak melaksanakan UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN tahun 2005 (Kompas, 28/2/2005). Sikap ini tegas dipertahankan ketika pria berambut putih ini menjabat sebagai anggota DPR-RI dari F-PDI Perjuangan 2009-2013. Ganjar terlibat dalam sejumlah tim ad-hoc DPR untuk mengusut kasus Bank Century.
Saat menjabat gubernur, Ganjar berfokus pada 18 agenda yang berupaya mengatasi tantangan kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan daerah. Persoalan kemiskinan berhasil diatasinya dengan menekan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah hingga lebih dari 60 ribu jiwa sepanjang tahun 2023. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, secara presentase dari awal kepemimpinan Ganjar, jumlah ini mengalami penurunan dari 14,44 persen atau 4.86 juta menjadi 10,77 persen atau 3,79 juta.
Tidak hanya itu, Ganjar juga melakukan revitalisasi UMKM dengan menggunakan strategi pembinaan melalui kelas ‘Leveling’. Sejauh ini, Pemprov Jateng berhasil membina 183.181 unit UMKM dan telah berhasil menghasilkan nilai transaksi sebesar Rp38,9 triliun, serta menyerap sebanyak 1.337.156 tenaga kerja.
Dalam upaya pembangunan daerah, Ganjar berhasil menyabet hattrick prestasi peringkat pertama Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kategori perencanaan dan pembangunan daerah terbaik. Bappenas RI memberikan penghargaan khusus kepada Pemprov Jawa Tengah sebagai ‘Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi.’ Atas prestasi ini, Ganjar Pranowo didapuk menjadi mentor pembangunan daerah 38 provinsi.
Dalam memuluskan agenda pembangunan daerah, Ganjar menilai bahwa pembangunan daerah tidak boleh berfokus pada pengembangan infrastruktur (pembangunan fisik) saja, melainkan turut melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti pencegahan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem-membangun etos kerja kreatif, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta pernikahan dini. Hampir setiap musyawarah daerah, Ganjar selalu melibatkan tiga kelompok yang masih kerapkali dimarjinalkan, yakni perempuan, disabilitas, dan anak-anak.
Dalam Pendidikan, Ganjar menekankan rumusan pendidikan di Jawa Tengah dengan nilai-nilai inklusif dan adaptif. Hal ini ditenggarai akan mampu menyiapkan anak-anak didik menjadi individu yang mandiri,berkarakter, berdaya saing dan kolaboratif, serta memiliki jiwa entrepreneurship yang bisa membuka lapangan kerja di tengah persaingan global. Rumusan ini berhasil digarap dengan lahirnya gebrakan dan inovasi di sektor pendidikan Jawa Tengah. Di antaranya; memberi gaji layak untuk guru honorer, membuat sekolah, dan menggratiskan biaya pendidikan.
Sejak 2020, seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Jateng dilarang memungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada para siswa. Di samping itu, Ganjar pun juga memberikan perhatian besar pada sekolah swasta yang ditandai dengan anggaran Bosda sekolah swasta mencapai satu miliyar lebih. Tidak cukup sampai di situ, Ganjar menginisiasi program Gubernur Mengajar untuk membuka ruang dialog dengan para siswa terkait pengetahuan politik, antiradikalisme, antikorupsi, hingga tanggap bencana. Program ini berhasil dijalankan sejak awal dirinya menjabat pada 2013 silam.
Manfaat bonus demografi akan didapatkan Indonesia jika pemimpin selanjutnya dapat mengarusutamakan pengembangan di sektor-sektor penting, pendidikan, pembangunan, dan pengangguran. Oleh karenanya, sosok pemimpin yang berpengalaman dan memiliki visi kesinambungan adalah prasyarat utama yang harus dimiliki oleh bangsa kita.
Dari uraian di atas, saya menyaksikan bahwa Ganjar adalah sosok pemimpin yang sadar betul bahwa pendidikan, pembangunan, dan pengentasan kemiskinan menjadi kunci untuk meraih bonus demografi dan menyongsong Indonesia emas 2045. Tidak hanya memiliki kesadaran, Ganjar pun telah memiki modal kepemimpinan besar yang telah teruji dari rekam jejak pengabdiannya untuk bumi pertiwi.
