Penulis: Presinta Kusuma Wardani (University of Manouba, Tunisia)
Kopiah.co, Tunisia – Pada Selasa, 12 Mei 2026, sebuah pemutaran film dokumenter bertajuk “Pesta Babi” digelar dan disaksikan bersama oleh para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Tunisia, Afrika Utara. Film ini memberikan pelajaran mendalam mengenai makna perjuangan rakyat kecil. Adegan pembuka menampilkan masyarakat yang mengangkut salib besar berwarna merah—berukuran ratusan kali lipat dari tubuh mereka—sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan besar yang melampaui daya masyarakat setempat.
Atmosfer gotong royong terasa kental dalam narasi film tersebut. Kegigihan mereka berjuang dianggap jauh lebih terhormat dibandingkan para pejabat yang menikmati kemenangan di ruang ber-pendingin udara (AC) setelah berhasil mengeksploitasi tanah demi ambisi ekonomi. Masyarakat Papua, meski memiliki keterbatasan akses pendidikan formal, justru menunjukkan sikap yang lebih beradab terhadap alam dibandingkan para pengambil kebijakan tersebut.
Ambisi Negara vs Kedaulatan Adat
Film ini bukan sekadar karya visual, melainkan saksi bisu atas benturan keras antara ambisi besar negara dan kedaulatan masyarakat adat di Papua. Dokumenter ini memotret realitas pahit di balik angka fantastis Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti rencana pembangunan 1,3 juta hektare sawah, 560.000 hektare tebu untuk bioetanol, dan 400.000 hektare sawit untuk biodiesel. Di balik narasi ketahanan pangan dan energi, terdapat luka mendalam yang dialami oleh suku-suku asli seperti Marind, Muyej, dan Yey.
Bagi masyarakat Papua, seperti Wilem dari Suku Muyej di Distrik Wikemko, hutan bukan sekadar cagar alam pasif, melainkan “supermarket” untuk mencari pangan dan “bank” untuk menyimpan deposito masa depan. Namun, fungsi vital ini terancam oleh kehadiran 2.000 ekskavator impor senilai Rp 4 triliun yang mulai mengoyak tanah mereka. Proyek yang dijalankan korporasi besar, seperti Jhonlin Group melalui PT Murni Nusantara dan Global Papua Abadi, menciptakan situasi ironis di mana kebutuhan pangan rakyat harus berebut ruang dengan kebutuhan tangki bahan bakar industri.
Bayang-Bayang Militerisme dan Trauma
Salah satu aspek yang paling mencekam dalam film ini adalah visualisasi kekuatan militer yang sangat dominan. Dengan rasio satu tentara untuk setiap 100 warga, Papua tampak seperti wilayah dalam kepungan permanen. Data menunjukkan jumlah personel TNI-Polri mencapai 58 kali lipat dibanding kekuatan OPM. Sejarah operasi militer yang panjang sejak 1962 telah meninggalkan trauma mendalam bagi warga. Ketakutan ini mencapai titik nadir ketika salah satu warga menyatakan merasa lebih aman mengungsi ke Papua Nugini daripada tinggal di bawah naungan Merah Putih yang dianggap tidak lagi menghargai hak-hak mereka.
Film ini juga menangkap gestur perlawanan simbolis namun kuat dari tokoh seperti Victor, anggota marga Kwipalo yang memiliki hak ulayat atas 23.000 hektare hutan. Ia menandai pohon perbatasan dengan cat merah sebagai tanda larangan adat, meskipun sering kali kalah oleh buldoser perusahaan. Suara perempuan Papua, seperti Vilomina dan Yasinta, terdengar paling nyaring dalam menyuarakan kekhawatiran akan nasib generasi mendatang di tanah yang kian menyempit.
Kegagalan Proyek dan Hilangnya Identitas
“Pesta Babi” turut mengkritik sejarah kegagalan proyek lahan gambut lintas era kepemimpinan, mulai dari masa Soeharto, SBY, hingga Jokowi. Proyek Food Estate di Gunung Mas yang mangkrak serta kegagalan MIFEE menjadi bukti bahwa alih fungsi lahan sering kali hanya merusak ekosistem tanpa memberikan kesejahteraan nyata. Masyarakat dipaksa beralih dari sagu—yang dianggap kerabat dan amanat leluhur—menjadi buruh sawah atau sawit.
Ironisnya, warga yang ingin belajar bertani secara mandiri, seperti Natalis di Distrik Tanah Miring, terbentur ketiadaan modal dan pengetahuan. Vilomina menceritakan tekad mereka untuk belajar meski tanpa pendampingan yang tulus dari pemerintah. Mereka merasa ditinggalkan setelah tempat tinggalnya dirusak demi eksploitasi tanah. Masyarakat menegaskan bahwa “Papua bukan tanah kosong” dan mereka menuntut keadilan sebagai bagian dari NKRI, bukan disisihkan layaknya lalat hutan.
Kolonialisme Modern dan Penjajahan Lewat Perut
Eksploitasi yang terjadi di masa sekarang dianggap sebagai bentuk kolonialisme modern yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Selain perampasan tanah, tenaga kerja lokal pun turut dieksploitasi. Salah satu warga mengungkapkan bahwa mereka lebih memilih menjadi nelayan di Danau Fofi daripada bekerja di perkebunan sawit, di mana mereka dipaksa bekerja setiap hari tanpa libur dengan upah Rp2.000.000 per bulan yang masih dipangkas 50% untuk biaya pangan dan lain-lain.
Judul film ini, “Pesta Babi”, merujuk pada perayaan sakral masyarakat adat setiap 10 tahun sekali. Babi-babi tersebut dipelihara secara bebas di hutan sebelum diburu kembali untuk upacara adat. Pemuka adat khawatir kerusakan hutan akan menghancurkan tradisi ini, sehingga generasi mendatang tidak lagi mengenal budaya mereka sendiri.
Sebagai penutup, “Pesta Babi” adalah pengingat keras bahwa pembangunan yang dipaksakan melalui kekuatan senjata dan pengabaian hak adat merupakan bentuk penjajahan gaya baru—penjajahan lewat perut. Sebanyak 1.800 salib merah yang tertancap menjadi simbol duka bagi hutan yang hilang dan identitas yang tercerabut. Film ini menantang kita untuk bertanya: untuk siapa sebenarnya “Pesta Babi” ini dirayakan? Apakah untuk kemakmuran rakyat Papua, atau hanya untuk segelintir elite pemegang kuasa lahan?
