Penulis: Mochammad Ardewa Abdy Naerendra Putra, Mahasiswa S1 Universitas az-Zaitunah, Kairouan
Kopiah.co – Sejak masifnya peperangan di dunia belakangan ini, menjadikan perubahan arah kebijakan pada setiap negara. Terutama pada sektor ekonomi di Indonesia. Suatu beban terasa amat sangat oleh setiap kepala keluarga. Kenaikan harga bahan-bahan pokok menjadi faktor polemik di tengah ketidakpastian global. Dan kalangan yang terdampak di antaranya kaum kelas menengah.
Banyak sentimen publik menyatakan bahwa masyarakat kelas bawah seharusnya mendapatkan perhatian lebih dibanding masyarakat di kelas menengah. Faktanya, meskipun mereka dikategorikan sebagai penopang konsumsi domestik. Tapi justru paling tercekik karena tidak memiliki penyangga kekayaan seperti kelas atas dan tidak mempunyai jaring pengaman seperti kelas bawah.
Hal ini merujuk sebuah istilah dalam ekonomi yaitu “Middle Class Squeeze.” Yakni dimana saat kalangan atas memiliki aset produktif sebagai pilihan urgensi untuk mengatasi kondisi yang tak terkendali dan kalangan bawah lebih mendapatkan sorotan bantuan sosial dari pemerintah sebagai pertahanan untuk kelangsungan di kehidupan mereka. Lain halnya dengan masyarakat kelas menengah, mereka terhimpit sehingga kerentanan tersebut mengharuskan mereka untuk mengurangi konsumsi non-pangan dan kualitas hidup.
Kelas menengah mempunyai ekspektasi yang tinggi dalam menentukan arah hidup mereka seperti pendidikan anak, mobilitas sosial, dan masa depan cerah. Dan ketika hal ini menjadi suatu ketimpangan, secara langsung dampak psikologis masyarakat menengah lebih berat. Akibatnya, ketimpangan dan inflasi pangan membuat “tangga sosial” semakin licin di tengah.
Fenomena Downward Mobility ini dapat menjadikan turunnya peringkat masyarakat kelas menengah dalam status sosial dikarenakan ketidakseimbangan ekonomi yang melibatkan tekanan dan kehilangan stabilitas jangka panjang di antara mereka. Akhirnya, kelas menengah semakin menyusut dan mengancam tulang punggung konsumsi domestik dalam sosial ekonomi.
Sebenarnya ini bukan kompetisi entah siapa yang paling menderita melainkan soal bagaimana seluruh lapisan masyarakat terdampak oleh struktur ketimpangan yang sama, yang mana kelas menengah selalu menjadi “penyangga” yang terjepit. Sebagaimana tertuang dalam dasar sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini harus diwujudkan melalui penerapan ekonomi Pancasila.
Melalui pendekatan ini, diharapkan pemerintah menjadi perhatian besar terhadap masyarakat menengah untuk memperbaiki ketimpangan di era yang penuh ketidakpastian ini. Seperti yang disampaikan dalam pidato Soekarno pada HUT proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1963:
“Untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak mungkin kita mendirikan negara, tak mungkin kita tetap hidup.”
