Jejak konflik Israel-Palestina merupakan salah satu goresan panjang tinta merah sejarah dunia. Konflik ini telah menjadi tragedi kemanusiaan yang berakar kuat dari ideologi, kolonialisme,dan dinamika global yang kompleks. Dimulai dari klaim historis dan religius atas wilayah yang sama, ketegangan ini semakin diperburuk oleh dinamika dan pergolakan geopolitik serta campur tangan aktor internasional. Sejak akhir abad ke-19 gerakan zionisme memulai ambisinya untuk mendirikan sebuah negara Yahudi, sejarah mencatat gerakan zionis digagas pada tahun 1885 di Wina oleh Theodore Hertz dan diperkuat secara politik melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Akibat dari ambisi ini tidak hanya memicu migrasi dan perubahan demografi, tetapi juga menjadi pemicu utama pengusiran besar-besaran penduduk Palestina seperti yang terjadi pada peristiwa Nakba tahun 1948.
Hingga saat ini, krisis kemanusiaan di Palestina semakin memperlihatkan dampak yang semakin buruk, dari blokade ekonomi di Gaza, perluasan pemukiman di Tepi Barat, hingga berita kelaparan yang tersebar di media massa yang menjadi perdebatan global. Laporan-laporan internasional dan media memperlihatkan adanya klaim korban jiwa akibat kelaparan di Gaza, dengan lebihi dari 130 kematian dilaporkan pada Juli 2025 oleh otoritas di Gaza. Sementara pihak Israel menuduh adanya manipulasi data oleh Hamas demi kepentingan politik.
Lembaga-lembaga seperti Integrated Food Security Phase Classification (IPC) mengeluarkan peringatan bahwa ambang kelaparan dan malnutrisi akut telah terlampaui di sebagian besar wilayah Gaza, khususnya di Gaza City. Namun penilaian situasi tetap rumit akibat perang narasi oleh berbagai pihak dan sulitnya verifikasi data di zona konflik aktif. Meski demikian, seluruh pihak sepakat bahwa penderitaan kemanusiaan di Gaza dan Palestina secara umum terus memburuk selama blokade dan perang terus berlangsung.
Selain dampak langsung di lapangan, isu Palestina juga semakin kompleks karena pengaruh kuat lobi Israel di kancah global yang mampu mempengaruhi kebijakan negara-negara besar, baik melalui arena diplomatik, ekonomi, maupun pengaruh opini publik. Dalam konteks terkini, perdebatan soal kelaparan di Gaza dan kesulitan verifikasi data antara klaim otoritas lokal, Israel, dan lembaga internasional, semakin memperjelas betapa problem Palestina tidak hanya soal konflik fisik atau batas tanah, tetapi juga soal kebenaran narasi, hak asasi manusia, dan pertarungan geopolitik di level global (MidEast Journal, 2025). Kompleksitas masalah ini telah membentuk krisis multilapis yang menyentuh soal HAM, narasi kebenaran, dan keadilan global. Namun, hingga saat ini belum ada solusi tuntas yang mampu mengakhiri konflik berkepanjangan rakyat Palestina dan menjadikan studi mendalam mengenai anatomi krisis kemanusiaan Palestina sangat penting untuk membuka jalan advokasi dan perubahan kebijakan di masa depan.
Evolusi Gerakan Zionis dari Herlz ke Gaza
Zionisme secara harfiah berasal dari zion, nama sebuah gunung yang terletak di tenggara Yerusalem. Menurut kepercayaan orang Yahudi, di salah satu tempat di gunung tersebut dahulu digunakan untuk upacara ritual keagamaan, dan juga dipercayai sebagai tempat dimakamkan Nabi Daud. Dengan demikian, zionisme adalah gerakan pengembalian orang Yahudi di seluruh dunia ke Yarusalem atau Palestina pada umumnya.
Theodor Herzl adalah penggagas gerakan zionism, seorang aktivis politik Yahudi dan jurnalis berkewarganegaraan Austria-Hungaria. Dia mendapat gelar doktor hukum pada 1884 di Universitas Wina dan bekerja sebagai jurnalis surat kabar lokal di Wina. Dalam pandangannya Herzl menganut kepercayaan anti-semitisme sebagai masalah yang tidak bisa diselesaikan dan hanya bisa diselesaikan oleh orang Yahudi.
Theodor Herzl adalah orang yang berpengaruh dalam gerakan zionism selama abad ke-19. Pada 1896, ia menerbitkan buku yang berjudul “The Jewish State: an Attempt at a Modern Solution to the Jewish Question”. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Yahudi di Eropa dalah menciptakan “homeland”. Gerakan zionism kemudian berkembang dan terbagi menjadi tiga macam, yaitu zionisme praktis, zionisme politik, zionisme kultural. Pada tahun 1897 di Eropa gerakan ini berhasil digabungkan dalam suatu sintesis yang meletakkan fondasi institusional zionisme dengan tokoh-tokoh seperti Theodore Hertzl dan Chaim Weizman.
Gerakan ini terus berkembang dengan signifikan, wadah institusi itu berupa Kongres Zionis yang merupakan forum interaksi berbagai tokoh zionism dan meleburkan aneka gagasan mereka. Salah satu gagasan pokok adalah menyangkut “homeland” yang akan menjadi naungan orang Yahudi. Awalnya Palestina bukanlah wilaya yang dijadikan “homeland” baru pada 1905 setelah Theodore meninggal, Palestina diputuskan sebagai “homeland” kaum Yahudi.
Lobi Israel di Kancah Global
Gerakan zionisme di Amerika Serikat merupakan gerakan zionisme yang paling mempunyai pengaruh dalam proses pendirian negara Israel. Dicetuskannya Biltmore Program adalah hasil tekanan keras kaum zionis Amerika di New York. Program itu mengusulkan pembentukan suatu negara Yahudi yang meliputi seluruh Palestina. Palestina pada saat itu masih berada di bawah mandat Inggris. Tahun 1948 kelompok Yahudi AS berupaya menjaga eksistensi negara Israel setelah diproklamasikan melalui lembaga eksekutif yang terpusat pada seorang presiden. Amerika serikat berhasil melindungi Israel dari serangan negara-negara Arab melalui bantuan senjad dan dukungan politis di dunia internasional.
Warga Amerika keturunan Yahudi telah membentuk organisasi-organisasi massa dengan jumlah yang banyak, dengan agenda-agenda yang berupaya melindungi Israel dalam banyak kasus dengan memengaruhi kebijakan luar negeri AS. Organisasi mereka meliputi AIPAC, American Jewish Congress, ZOA, Israel Policy Forum, America Jewish Committee, dan banyak lainnya.
Dalam konteks tahun 1948 AS yang muncul sebagai kekuatan adidaya baru menggantikan imperium Inggris dan kekuatan Jerman di Eropa dipandang kelompok pro-Israel sebagai kunci dalam menjaga eksistensi Israel. Kelompok itu membentuk organisasi dan sistem yang terstruktur melalui AIPAC untuk mempelajari institusi-institusi Pemerintahan AS.
Organisasi-organisasi lobi ini terus meliputi wadah-wadah pertukaran pikiran seperti Jewish Institute for National Security Affairs, Middle East Forum, dan WINEP, ada juga individu-individu pro-Israel yang bekerja di internal universitas-universitas dan lembaga-lembaga penelitian lain. Ada pula puluhan komite aksi politik pro-Israel yang siap menyalurkan dana ke calon-calon pemangku jabatan politik pro-Israel atau calon-calon dengan lawan yang dianggap entah tidak cukup mendukung atau bahkan memusuhi Israel.
Selama tahun-tahun awal gerakan melobi kepentingan Israel cenderung dilakukan secara diam-diam di belakang layar dan biasanya bergantung pada kontak-kontak pribadi antara pejabat-pejabat internal pemerintah yang berpengaruh, terutama presiden, dan sekelompok kecil tokoh Yahudi, penasihat pro-Zionis, atau sahabat-sahabat yahudi.
Lebih jauh lagi, lobi Yahudi yang telah berakar kuat dan membangun jaringan yang luas serta terstruktur dipandang sebagai kekuatan kecil namun sangat menentukan dalam percaturan politik, termasuk dalam menentukan siapa yang layak menduduki kursi presiden. Hal ini dianggap wajar mengingat para pengusaha Yahudi disebut-sebut menguasai hampir 80% bisnis surat kabar dan industri pertelevisian, yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk menggiring opini publik selama masa kampanye dan pemilihan umum. Pembiayaan kandidat anggota House maupun calon presiden pun sebagian besar bersumber dari mereka, sehingga tidak mengherankan apabila kebijakan yang lahir setelah kemenangan politik—terutama yang berkaitan dengan isu-isu Timur Tengah—kerap dinilai berpihak dan menguntungkan Israel.
Penulis: Hadi Wijaya (Mahasiswa S1 Universitas Az-Zaitunah, Fiqh wa Ushuluhu), Tunis, Tunisia.
