Demokrasi sering kali diagungkan sebagai sistem pemerintahan terbaik yang pernah diciptakan manusia. Berakar dari kata Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Narasi utamanya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, di seluruh dunia hari ini, muncul sebuah keresahan yang mendalam; apakah rakyat benar-benar berdaulat, ataukah demokrasi hanyalah “panggung sandiwara” dimana elit politik dan ekonomi memegang kendali penuh di balik layar?
Selama beberapa dekade, kata “demokrasi” seringkali menjadi penenang kericuhan massa, embel-embel kesetaraan hak suara, egalitarianisme seakan akan selalu berwujud kesejahteraan kolektif. Tetapi seiring berjalannya waktu, kesadaran itu mulai tumbuh; rakyat mulai sadar bahwa demokrasi sering kali di jadikan alat oleh para elit untuk aristokrasinya, suara buruh tidak pernah di dengar, sedangkan ucapan lembut para elit bisa mengatur hukum negara.
Terlihat bahwa adanya paradoks demokrasi. Tirani publik yang sering di gaungkan oleh Socrates itu benar benar nyata; demokrasi menjadi alat para elite untuk mempionkan rakyat biasa, serta epistokrasi di kesampingkan dan oklokrasi telah di manipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Dominasi para kapital seringkali memanipulasi suara publik yang memengaruhi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Wajar jikalau angka tersebut masih tinggi, bahkan menunjukkan tanda tanda melebar sehingga demokrasi hanya menjadi alat permainan para elite untuk menguasai kaum buruh.
Berdasarkan data nasional, jumlah penduduk masyarakat miskin mencapai hingga 23,36 juta orang, jumlah pengangguran sekitar 7,46 juta orang, dan 2,92 juta anak tahun 7-18 tidak menerima pendidikan formal. Hal tersebut yang di manfaatkan oleh para elite pemilik kapital untuk mengendalikan orang yang taraf hidupnya miskin dan tidak berpendidikan. Aktualisasi “membodohi” tersebut diwujudkan dengan adanya aksi manipulatif; dimana para penduduk menerima secuil dari pemberian para elite yang dianggap sebagai kepedulian tinggi mereka.
Sehingga mereka menganggap para elite adalah orang yang dermawan dan layak untuk memimpin sebuah bangsa. Paradoksnya yaitu justru mereka yang mengharap suara rakyat kecil akan membuat pemilihnya semakin sengsara karena kebijakan-kebijakan yang di buat hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Ketika siklus ini terus berulang, kerugian yang dialami rakyat akan terus bertambah.
Minimnya literasi dan tajamnya misinformasi juga menjadi salah satu faktor gagalnya sistem demokrasi. Melemahnya rahim negara (pendidikan) membuat kesia-siaan deliberative democracy. Jason Brennan berkata bahwa “diskusi publik tidak secara signifikan meningkatkan kualitas keputusan jikalau tidak diisi oleh para intelektual”. Kemerosotan kualitas pendidikan juga menyebabkan supremasi penuh oleh para elite sehingga hierarki akan terlihat sangat tampak akan ketimpangannya.
Belum usai satu solusi, sudah bertambah masalah yaitu munculnya era baru; dimana informasi tidak hanya tersalurkan via offline. Era baru tersebut yang kita sebut sebagai cyberspace; sebuah era dimana informasi tersebar per mil second melebihi kecepatan cahaya. Sehinga demokrasi di era sekarang juga bisa bersifat digital dan akan sangat mudah sekali untuk dikendalikan oleh para elite.
Maraknya disinformasi dan misinformasi seringkali menjatuhkan kita dalam kegelapan. Alexander Klimburg, melalui karyanya yang berjudul “The Darkening Web” berpendapat bahwa digital demokrasi terbagi menjadi 2 suara; pertama adalah grassroots, yaitu partisipasi publik spontan yang benar-benar berasal dari aspirasi rakyat tanpa rekayasa. Yang kedua adalah astroturfing, yaitu partisipasi publik rekayasa dengan menyamar sebagai gerakan spontan dari masyarakat.
Tujuan astroturfing ini adalah menciptakan ilusi dukungan atau penolakan publik terhadap suatu isu, produk, atau individu. Astoturfing dapat dilakukan dalam berbagai cara, terutama di era digital seperti sekarang, salah satunya: buzzer dan bot di media sosial. Pengguna astroturfing rata-rata adalah pemilik kapital yang bertujuan untuk mendominasi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya tanpa memperhatikan rakyat lainnya.
Keadaan tersebut akan menjadi sumbu keruntuhan demokrasi ketika pemerintah tidak bisa menjaga stabilitas intelektual bangsa. Maka, kewarasan rakyat dalam aktivitasnya melalui kanal media sosial harus diperhatikan oleh pemerintah, karena tajamnya misinformasi dan disinformasi membuat tidak sedikitnya rakyat yang terpengaruh dalam jurang tipu daya, sehingga pondasi intelektual dan kemampuan literasi harus berdiri kokoh pada setiap individu.
Muhammad Fikri Haekal, Mahasiswa Manouba University of Tunisia
(S1 Jurusan Geopolitik dan Hubungan Internasional)
