Tidak dimungkiri, pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U-20 2023 membawa kesedihan dan kekecewaan bagi pecinta sepakbola di Tanah Air. Terlebih para pemain Timnas yang harus rela menelan pil pahit tersebut.
Namun, alih-alih berlarut dalam kesedihan dan menguras energi untuk berdebat menyalahkan satu sama lain, kita perlu melihat persoalan ini secara jernih dan imbang. Keadaan ini bukan berarti memadamkan mimpi anak bangsa, justru menjadi momentum untuk berbenah menyiapkan skuad-skuad andal. Pembatalan sebagai tuan rumah (event organizer) tidak berbanding lurus dengan terrenggutnya mimpi anak bangsa.
FIFA mengeluarkan keputusan pembatalan karena alasan ‘situasi terkini’ di Tanah Air. Sayangnya, FIFA tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan “situasi terkini’ . Hingga muncul banyak pandangan yang menguhubungkannya dengan polemik timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia.
Perbedaan pandangan perihal timnas Israel berlaga di Tanah Air perlu kita posisikan sebagai kewajaran berdemokrasi. Semua menginginkan piala dunia dapat digelar dengan lancar, Timnas Indonesia dapat tampil unjuk gigi di perhelatan bergengsi tersebut.
Kendati demikian, piala dunia U-20 ini bukan hanya persoalan kompetisi olahraga sepakbola yang dapat memanjakan keinginan khalayak. Kita belum sama sekali membayangkan dampak besar yang bakal terjadi ketika menerima Israel berlaga di Tanah Air.
Kepentingan nasional akan dikorbankan, sebab pro dan kontra bakal terus mengemuka saat kompetisi berjalan. Belum lagi, jika kita berkaca pada situasi nasional belakngan ini dimana aksi-aksi terorisme masih banyak terjadi. Aksi terorisme menjadi masalah yang sulit diditeksi, kapanpun bisa menyeruak menganggu stabilitas bangsa. Hal ini akan menghamburkan banyak dana nasional untuk mengerahkan keamanan tingkat tinggi.
Menerima Israel artinya kita menerima bendera neo-imperialism berkibar di bumi pertiwi. Hal ini akan megubah sikap politik dan nama baik Indonesia di mata dunia. Kekuatan garda negara-negara yang konsisten membela palestina akan dianggap melunak. Konsekuensi lain adalah justifikasi-justifikasi liar yang berujung pada normalisasi sikap Indonesia terhadap perlakuan Israel kepada Palestina. Secara geopolitik, Indonesia akan kehilangan wibawa di mata dunia sebab inkonsistensi dalam bersikap dan menjalankan amanah konstitusi. Hal ini jelas bertolak belakang dengan sikap politik bangsa sejak era Bung Karno.
Konstitusi nasional dan sikap politik luar negeri bangsa ini sangat jelas menyebutkan bahwa, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka, sikap kita tak lain adalah menentang sikap Israel kepada Palestina.
Munculnya penolakan sebetulnya memecut kita yang luput dari sejarah panjang bangsa. Kita terlahir dari sejarah yang pahit. Bertubi-tubi hidup dalam kungkungan imperialisme dan kolonialisme. Apakah kita mengingat momen ketika Bung Karno tampil dengan pledoi yang terkenal sebagai ‘Indonesia Menggungat’ , dimana Bung Karno menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa ini harus menjadi jembatan emas bagi perdamaian dunia. Lalu disusul Bung Hatta yang mengemukakan Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka) di hadapan pengadilan kolonial.
Tidak hanya itu, Bung Karno beberapa kali menolak Indonesia bertanding dengan Israel baik digelaran olimpiade maupun kualifikasi piala dunia. Puncaknya Bung Karno menyelenggarakan GANEFO (Games Of New Emerging Forces) sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika.
Ketegasan sikap para pendahulu bangsa harus menjadi obor dan suluh yang tak kunjung padam bagi perjuangan bangsa saat ini dan kemudian hari. Tidak dapat dialpakan begitu saja, paham kemanusiaan dan unversalitas tentu menjadi landasan konstitusi bangsa dan perjuangan para _founding father_ . Fakta ini seyogyanya menggerakkan realitas masyarakat kita untuk berpikir jernih dan bersikap imbang terhadap persoalan ini.
