Di suasana menjelang pemilu, politik menjadi isu nomor wahid yang muncul dalam dialog kita. Tidak hanya dalam kantor partai, setiap elemen masyarakat sedikit-banyak mulai wira-wiri soal politik, setidaknya untuk menentukan ke arah mana pilihan hatinya akan berlabuh. Tak terkecuali penulis yang saat ini berada di Mesir. Meski tak ada baliho capres dan partai yang terpampang di jalan-jalan, akses media dipenuhi oleh pemberitaan dan kampanye pemilu, sehingga kami para pelajar di luar negeri dapat merasakan cipratan euforia demokrasi yang sama.
Pemilu adalah pesta tahunan rakyat yang dilakukan lima tahun sekali, maka tak heran jika setiap warga di mana pun berada patut merayakannya. Sebagai sebuah pesta, pemilu merupakan agenda yang menyenangkan dan selalu spesial. Terlebih pemilu tahun ini menjadi lebih spesial saat mayoritas pemilihnya adalah Kaum Milenial dan Gen Z yang notabene pemuda pemegang tampuk masa depan bangsa.
Namun demikian, amat disayangkan bila kita melihat apa yang tampil dalam banyak pemberitaan media. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta yang menyenangkan dinodai dengan praktek-praktek yang mencederai nilai demokrasi. Mulai dari pelanggaran etika keputusan MK, hingga pemberitaan yang baru-baru ini muncul mengenai pelanggaran saksi berat Ketua KPU olek DKKP. Kita perlu prihatin dengan kenyataan pahit demokrasi yang saat ini kita lihat sehari-hari.
Para aktor politik saat ini sejatinya perlu sadar bahwa pemilu tahun 2024 ini merupakan fase yang begitu penting bagi masa depan bangsa. Bukan persoalan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden kelak. Akan tetapi, soal nilai moral demokrasi yang sengaja dibuat luntur di depan para pemuda sebagi pemimpin bangsa masa depan.
Segala bentuk pelanggaran etika dan kampanye yang akhir-akhir ini ramai seakan-akan mengkhianati kepercayaan pemuda terhadap bangsa ini di masa depan. Mengharapkan masa depan bangsa kepada pemuda memang merupakan hal yang wajar dan patut. Namun, hal ini tidak akan berarti apa-apa jika para aktor politik saat ini menampilkan hal-hal yang menjijikkan dalam konteks demokrasi kita.
Pemilu yang seharusnya menampilkan itikad baik berdemokrasi dengan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, malah diwarnai dengan beragam kepicikan dan pengkhianatan terhadap nilai kebangsaan. Demi meraih hasrat politiknya, bahkan ada tokoh yang tak segan-segan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak hanya mencederai norma masyarakat, namun juga etika demokrasi. Penyampaian visi dan gagasan pembangunan terabaikan, sementara narasi kebencian dan menjatuhkan ditampilkan di depan publik.
Saat membincang demokrasi, nilai-nilai kerakyatan adalah kunci. Nilai ini termanifestasikan dalam upaya kesatuan, kesetaraan, dan keadilan dalam seluruh elemen masyarakat. Selama ini, kita semua sudah menghafal di luar kepala makna demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun hanya sedikit yang mampu menghayati bahwa substansi dari demokrasi adalah nilai universal yang tersarikan dalam istilah kerakyatan dan gotong royong. Singkatnya, demokrasi merupakan pemenuhan total seluruh hak masyarakat dan kewajiban untuk tidak mencederai hak masyarakat yang lain. Nilai universal inilah yang pada akhirnya menjadi pokok bagi nilai-nilai kebangsaan lainnya, seperti nilai kesatuan dan nilai keadilan. Untuk menjaga keutuhan nilai-nilai ini diciptakanlah sistem negara dan perundang-undangan sebagai sebuah benteng.
Sayangnya, demokrasi yang sejatinya merupakan elaborasi nilai universal yang tercermin dalam segenap masyarakat nampaknya tidak begitu mampu dihayati. Saat ini, ia tidak lebih dipandang sebagai sebuah aturan-aturan tertulis yang melembaga. Maka tak ayal, jika kita melihat begitu banyaknya politikus yang tak segan mengkadali peraturan dan mengkhianati masyarakat dengan mengobok-obok undang-undang. Jabatan dan kebijakan disalahgunakan untuk kepentingan pejabat dan pembuat kebijakan, bukan untuk kepentingan bangsa. Lantas jika demikian, bentuk pubertas bernegara yang ditampilkan Reformasi 1998 hanya mampu mengubah fisik demokrasi saja. Namun, kematangan emosional demokrasi saat ini tak kunjung beranjak menuju kedewasaannya.
Turun gunungnya para akademisi beberapa hari ini sejatinya merupakan alarm pengingat bagi kita semua. Kondisi demokrasi kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hal ini kembali mengingatkan kita pada peristiwa sejarah 98. Kala itu para civitas akademis dan para budayawan turut menggaungkan suara mereka. Dengan komitmen ilmiah dan kebangsaan mereka, setidaknya membuat segenap masyarakat sadar dan tidak tinggal diam.
Jika terus begini, bukan tidak mungkin cita-cita kemajuan bangsa akan tersumbat. Kita sebagai pemuda yang dicekoki oleh noda-noda politik akan abai terhadap masa depan bangsa atau bahkan kembali menorehkan noda yang sama. Setiap even pemilu hanya akan melahirkan pemimpin yang hanya mampu menjadi simbol namun nihil makna. Dengan kata lain, demokrasi kita hanya akan menjadi ajang pembukaan lowongan kerja. Pada fase ini lah demokrasi belum mampu beranjak dari titik nadirnya.
