Tercatat sejak abad ke-19 jaringan santri Nusantara, telah berbondong-bondong menuju kawasan Timur Tengah untuk menimba ilmu. Bahkan lebih lama lagi, Gus Dur membenarkan perkiraan bahwa pondok pesantren dengan kurikulum 14 cabang kajian yang disilabuskan oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam Itmâm al-Dirâyah, telah ada sejak zaman Wali Songo (abad ke-15 dan 16 M). Hal ini membuktikan, ada interaksi aktif antara santri nusantara dengan ulama Timur Tengah yang sudah terjalin sejak lama.
Nama-nama besar seperti Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Shamad Al-Palimbani, Syekh Nawawi al-Jawi, Syekh Sholeh Darat, Syekh Khalil Bangkalan, KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy’ari, merupakan sebagian kecil dari jaringan ulama Jawi masa lalu yang sempat mengenyam tradisi keilmuan di Timur Tengah, (Ahmad Baso, 2015). Penisbatan ulama Jawi pun bukan hanya terbatas pada lokalitas santri yang berasal dari daerah Pulau Jawa dan sekitarnya saja, akan tetapi mencakup keseluruhan daerah kepulauan Selat Malaka, mulai dari Semenanjung Malaysia, Thailand, Filipina, dan sekitarnya.
Tak hanya itu, para tokoh yang berangkat ke Timur Tengah, khususnya yang terpusat di kawasan Hijaz, yaitu di Kota Suci Makkah dan Madinah, mulanya bertujuan untuk menunaikan ibadah haji. Menurut hasil kajian dan penelusuran Martin van Bruinessen, di antara seluruh jamaah haji, orang Nusantara—selama satu setengah abad terakhir, merupakan proporsi jumlah pendatang yang sangat menonjol.
Sosok sejarawan dan etnografis asal Belanda itu mengungkapkan, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah mereka mencapai antara 10 hingga 20 persen dari seluruh haji asing, walaupun mereka datang dari wilayah yang notabene lebih jauh daripada bangsa yang lain. Semangat keagamaan yang ditunjukkan oleh umat Islam Indonesia ini, lantaran mereka menempatkan posisi ibadah haji sebagai ritual ibadah yang begitu sakral. Sehingga, mereka seakan lebih mengutamakan ibadah haji ke Baitullah, daripada antusias umat Islam di belahan dunia yang lain dalam menunaikan rukun Islam kelima ini, (Van Bruinessen, 2012).
Kalangan muslim Nusantara pun menempatkan Timur Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Perjalanan mereka ke sana, utamanya di kedua kota suci Makkah dan Madinah, tak jarang juga disusupi motif demi memperoleh legitimasi politik dan ekonomi. Dari sisi politik, sebagaimana dituturkan oleh Van Bruinessen, pada tahun 1630-an, Raja Banten dan Raja Mataram, keduanya saling bersaing mengirim utusan ke Makkah untuk motif mencari pengakuan dari sana, sekaligus bertujuan untuk meminta gelar ‘Sultan’. Van Bruinessen lantas melanjutkan, agaknya raja-raja tersebut beranggapan, bahwa gelar yang diperoleh dari Makkah akan memberi sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka.
Para Raja Jawa tadi rupanya beranggapan, hanyalah Syarif Besar (Penguasa Tanah Haramain) yang memiliki legitimasi kuasa spiritual atas seluruh Dâr al-Islâm. Motif agar memiliki pengakuan dan elektabilitas politik ini, tentunya lebih banyak dilakukan oleh para penguasa di beberapa wilayah kekuasaan nusantara, yang berpenduduk mayoritas muslim. Sedangkan dari sisi ekonomi, kali ini menurut analisa Gus Dur, sejak abad ke-19 ketika pelayaran laut teratur dan penggunaan transportasi kapal api telah dibuka melalui Terusan Suez, yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Eropa, menyebabkan terbukanya jalur pelayaran anyar dan munculnya kekuatan ekonomi baru pula.
Pada saat yang bersamaan, perkebunan-perkebunan tebu, teh, dan sebagainya, telah melahirkan kelompok orang kaya baru di kalangan para petani muslim yang taat (santri). Hasil panen berikut olahan pertanian dan perkebunan itu, lantas dikirim ke beberapa negeri di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Di samping berdagang, kalangan saudagar muslim juga menyempatkan diri untuk menimba ilmu dari para tokoh agama yang mereka temui di daerah itu.
Menurut pembacaan Gus Dur, hal ini memunculkan tradisi baru untuk “menuntut ilmu di Tanah Suci”. Sehingga, dapat disimpulkan setelah kalangan santri Nusantara menuntaskan urusan berikut hajat ekonominya di beberapa kawasan Timteng dan sekitarnya, mereka lantas bergegas menuju Hijaz untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Selain itu, setelah menunaikan ibadah haji, mereka menetap sekian lama untuk menimba ilmu dari para pembesar ulama Hijaz.
Dari penjabaran di atas, kawasan Timteng bukan hanya menjadi kiblat keilmuan semata bagi jaringan ulama Nusantara. Secara lebih luas lagi, kawasan Timur Tengah dan sekitarnya berfungsi sebagai poros perkembangan ekonomi dan politik bagi kalangan saudagar, berikut para penguasa muslim di Tanah Jawa. Proses transformasi berikut adaptasi keilmuan, ekonomi, politik dan budaya ini layak diapresiasi, lantaran kalangan santri yang sempat berinteraksi dengan pusat peradaban Islam ini, tidak lantas bersikap kaku dan stagnan. Akan tetapi, mereka mempunyai nalar kreatif nan adaptif, khususnya dalam proses aktualisasi keilmuan dan kajian Islam di Kepulauan Nusantara.
Tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy’ari sebagai pendiri organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, keduanya berhasil melakukan kontekstualisasi keilmuan yang diperoleh selama menimba ilmu di Tanah Hijaz. Prinsip moderatisme juga tidak bisa terpisahkan dari pandangan dua tokoh besar tersebut.
Perihal kiprah keberhasilan akulturasi budaya dan keilmuan ulama Nusantara di atas, hendaknya menjadi teladan bagi alumni Timur Tengah saat ini. Menurut hemat saya, alumni dari beberapa institusi pendidikan di Timur Tengah, bukan sekadar berperan untuk melakukan upaya kontra wacana terhadap aliran maupun pemahaman agama yang ekstrem dan menyimpang. Akan tetapi, alumni Timteng pada era sekarang, hendaknya sedari dini turut meyiapkan kecakapan, berikut keterampilan individu dari pelbagai lini kehidupan, semisal perhatian terhadap aspek politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya.
Oleh karenanya, dapat kita perhatikan dan temukan fakta sejarah masa lalu bahwa, Timur Tengah bukan hanya menjadi pusat keilmuan Islam. Namun, geliat sosial, perpolitikan dan perekonomian di Timur Tengah dapat menjadi objek pembelajaran bagi setiap pelajar yang berasal dari Tanah Air. Keberhasilan jaringan ulama Nusantara di awal abad ke-19 lalu dalam menyinergikan cakupan keilmuan yang mereka miliki, pun seyogianya bisa menjadi gambaran konkret bagi kita untuk menerapkan standar yang realistis dan adaptif, sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat Indonesia.
Maka, alumni dari beberapa institusi Timur Tengah dan sekitarnya, diharapkan tidak hanya mempunyai kemahiran sebagai sosok pemuka agama saja. Lebih dari itu, mereka dituntut memiliki kecakapan lebih dalam berkiprah di beberapa aspek kehidupan. Tentunya menyesuaikan juga terhadap minat serta keterampilan masing-masing individu.
Harapannya, para kader dan alumni Timur Tengah mampu berperan aktif dalam mengisi segala lini kehidupan masyarakat. Di samping itu, paradigma mendasar terkait moderatisme hendaknya menjadi pijakan dan prinsip dalam mengaktualisasikan keilmuan mereka. Demikian juga penekanan terhadap sikap inklusivitas, ketika menemukan pendapat atau fakta sosial yang cenderung berbeda.
Sebagaimana pesan Grand Syekh al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad al-Thayyib terkait kecakapan alumni agar memiliki prinsip moderatisme, yaitu berdasarkan falsafah, “(Menghargai dialektika) perbedaan dan mampu menerima pendapat lain (sekalipun berbeda, selama berlandaskan argumentasi yang kokoh).”
