Membincang Kata Politik dan Politikus melalui Sosok Muawiyah

Artikel Populer

Nizam Noor Hadi
Nizam Noor Hadi
Mahasiswa Universitas AL-Azhar Mesir

Kopiah.co- Setiap kali menemukan kata ‘politik’atau ‘politikus’yang kerap terlintas dalam pikiran adalah suatu taktik, siasat, beserta aktornya dalam merebut sebuah kursi kekuasaan. Kata ‘politik’atau ‘politikus’ seakan eksklusif, serta tabu untuk diperbincangkan lebih lanjut. Sejatinya tidaklah demikian, politik bukan lagi barang istimewa dan hanya milik segelintir orang saja. Akan tetapi, politik dewasa ini sudah menjadi barang massal yang bisa dibicarakan kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja. Oleh karena itu, bukan hanya politikus yang pantas dan layak memperbincangkan soal politik. Setiap orang atau seluruh warga negara pun berhak menyuarakan pendapat dan hak politiknya. Jadi, pada dasarnya berpolitik itu mudah, sebab sering kali tanpa disadari kita mempraktikkannya, sekaligus terlibat dalam suatu kebijakan politik tertentu.

Sebagaimana dikutip dari Dr. Eka Suaib, Kaprodi Ilmu Politik FISIP-UNHALU, Kendari, menjelaskan, Otto van Bismark memberikan definisi politik sebagai, ‘Ilmu tentang yang mungkin dan yang dapat dicapai.’ Otomatis ‘sesuatu yang mungkin’ pasti ‘bisa dicapai’. Berdasarkan hal itu, politik dimaknai juga sebagai seni kemungkinan. Definisi politik oleh Otto ini menunjukkan sebuah kesederhanaan dan kemudahan dalam memahami politik. Berbeda dengan Otto, politisi dan mantan Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower memahami politik sebagai sesuatu yang serius dan rumit. Lebih lanjut, Eisenhower mengartikan politik adalah, “Sebuah profesi yang serius, rumit dan dalam arti sesungguhnya, luhur.” Terkait dengan profesi, maka aktor politik atau lebih lanjut disebut politikus, memiliki tanggung jawab yang serius dan rumit, demi mewujudkan cita-cita luhur, berupa kesejahteraan masyarakat luas.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, entri politikus memiliki makna “ahli politik; ahli kenegaraan; orang yang berkecimpung dalam bidang politik.” Jadi, ketika seseorang mendapatkan predikat sebagai politikus, berarti sejatinya dia seorang yang sangat berkompeten dalam bidang politik dan urusan ketatanegaraan. Di samping itu, sosok politikus adalah mereka yang sudah berkecimpung dan banyak tahu asam garamnya ranah dinamika perpolitikan. Melihat dua pemaknaan tersebut, kata politikus seyogianya tidak menimbulkan penafsiran negatif. Justru para pemegang kebijakan yang konsisten memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat, layak dilabeli sebagai politikus ulung.

Realitanya saat menjelang perhelatan pesta demokrasi, semua politikus ulung pasti akan banyak melakukan manuver politik, demi menarik simpati rakyat. Barangkali, bagi sebagian orang justru terkesan mudah skeptis, ketika mereka berhadapan langsung dengan sosok politikus tertentu. Penyebabnya, sebagian oknum politisi ketika mencalonkan diri untuk suatu jabatan, baik di tingkat regional maupun nasional; legislatif ataupun eksekutif, acap kali beberapa oknum hanya sekadar mengumbar janji manis belaka.

Program-program ideal yang disampaikan saat masa kampanye, tidak jarang bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Ujung-ujungnya beberapa oknum politisi malahan menyalahi mandat dan amanah rakyat. Tidak sedikit dari mereka yang terjerat kasus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga berakhir mendekam di balik jeruji besi. Cukup memilukan, mungkin hal itulah yang membuat sebagian orang enggan berurusan dengan politikus. Namun, sekali lagi penyematan julukan politikus ulung tidak selamanya berkonotasi negatif. Para pejabat pemerintahan ataupun dewan legislatif yang bekerja secara professional, sesuai tugas, tanggung jawab, serta kapasitasnya, tentu bisa saja dilabeli sebagai tokoh politkus ulung.

Sosok Muawiyah sebagai Politikus Ulung

Pada kajian teks sejarah Islam, ada empat tokoh yang dijuluki sebagai politikus ulung. Diriwayatkan dari Mujâlid, al-Sya’bi berkata, “Empat politikus ulung bangsa Arab; mereka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Ash, Mughirah bin Syu’bah dan Ziyad bin Abi Sufyan.” Lebih khusus, Umar bin Khattab RA mengagumi dan memuji kemahiran sosok Muawiyah dalam urusan berpolitik. Atas dasar kepiawaaian itulah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mengangkat Muawiyah RA sebagai Gubernur Syam. Khalifah Usman bin Affan pun memperpanjang masa jabatan Muawiyah di Syam, hingga total masa kepemimpinannya mencapai dua puluh tahun.

Syafiq al-Iyari, seorang pakar sejarah Islam dalam bukunya al-Daulah al-Islâmiyyah wa al-Khilâfah al-Umawiyyah mengatakan, “Kecerdikan Muawiyah dalam mengatur urusan pemerintahan tidak diragukan lagi. Bahkan, sering kali dia melakukan manuver-manuver politik bilamana dibutuhkan.”

Sosok Muawiyah memang layak disebut sebagai politikus ulung. Lantaran, selain mahir dalam urusan ketatanegaraan, ia juga dikenal sebagai seorang fakih dan memiliki banyak kepribadian luhur. Ali as-Shalâbi menjelaskan tentang keteladanan Muawiyah RA, “Banyak riwayat yang menceritakan sifat-sifat luhur, kepribadian dan kedudukan Muawiyah. Ia merupakan ahli hukum Islam, penyantun, pemaaaf, cerdas dan tangkas yang tiada bandingannya. Kepiawaiannya dalam mengatur urusan pemerintahan dihiasi dengan sikap tawaduk, wara’, dan sering kali menangis tersebab rasa takutanya pada Sang Pencipta.”

Keutamaan tersebut tentu berkaitan erat dengan hasil didikan Rasululullah SAW. Muawiyah dikenal sebagai salah satu sahabat yang sering kali berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Ia dipercaya oleh Rasul menjadi sekretaris pribadi dalam bidang ketatanegaraan di masa itu.

Sebagaimana politikus saat ini, manuver politik Muawiyah pasca Rasulullah wafat juga menimbulkan polemik dan kontroversi publik. Perselisihannya dengan Ali bin Abi Thalib RA, disinyalir menjadi embrio kemunculan sekte Syiah. Aliran yang mengklaim sebagai pengikut Ali ini sangat membenci, bahkan berani mengafirkan sosok Muawiyah beserta keturunannya.

Kelompok Syiah menganggap Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin umat Islam yang sah. Mereka menolak kepemimpinan Muawiyah, lantaran manuver politiknya didakwa sebagai tindakan ghasab. Sedangkan menurut pandangan Ahlussunah, Muawiyah tetaplah memiliki sisi keutamaan sebagai salah satu sahabat Rasul SAW. Sekalipun ijtihadnya cenderung keliru, sedangkan Ali sejatinya lebih berhak atas kepemimpinan umat Islam pada waktu itu. Kekeliruan Muawiyah dalam merumuskan kebijakan yang bersandar atas kemaslahatan umum tersebut, tetap dianggap mendapatkan ganjaran kebaikan di sisi Allah SWT.

Di antara karakter dan kebijakan Muawiyah RA selama menjabat sebagai khalifah, antara lain; pertama, sikap santun, ketegasan dan profesionalisme dalam melakukan lobi-lobi politik kepada para pembesar, serta penguasa lain di masanya. Ia pernah berkata, “Aku tidak akan menggunakan pedangku selama cambuk dirasa cukup (menghukumi seseorang yang bersalah), cambukku pun tak akan aku gunakan selama lisanku dirasa cukup (mengatur roda pemerintahan). Andaikan aku dihadapkan pada seseorang yang hanya berjarak sehelai rambut, niscaya aku tidak akan memotongnya (dengan mengambil haknya).”

Lewat perkataannya, Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa. Segala kebijakan politik yang dilakukan pada masa kepemimpinannya, senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Di samping itu, ketika memutuskan suatu perkara, ia tidak lupa berkonsultasi dengan beberapa pembesar dari kalangan sahabat dan ahlulbait.

Kedua, Muawiyah digambarkan dalam beberapa literatur sejarah, sebagai sosok pemimpin yang suka blusukan ke beberapa daerah kekuasaannya. Ia paham betul seluk beluk persoalan tata kelola negara, sehingga dirinya mengerti segala permasalahan mikro dan makro dalam praktik roda pemerintahan. Ia benar-benar mencurahkan waktunya untuk urusan negara dan kemaslahatan kaum muslimin.

Selain itu, Muawiyah juga berhasil melakukan reformasi birokrasi pemerintahan, berikut melengkapi ruang-ruang pelayanan masyarakat, dan memperkuat pertahanan negara di beberapa sudut tapal batas wilayah kekuasaan Islam, baik daratan maupun lautan. Pada masa kepemimpinannya, aspek pertahanan negara sangat diperhatikan hingga wilayah kekuasaan Islam menjadi berdaulat dan bermartabat di bawah kepemimpinan Muawiyah.

Demikianlah gambaran sekilas kiprah dan kebijakan politik Muawiyah sebagai pemimpin tertinggi umat Islam pada waktu itu. Melihat kepiawaian dan tanggung jawabnya, membincang kata politik, atau bahkan menjadi sosok politikus ulung di masa ini, tentu bukanlah hal yang tabu lagi, bukan?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru

Aktivis Muda NU Minta MK Gugurkan Abuse of Power yang Merusak Demokrasi

Kopiah.Co — “Kita harus buat pernyataan seperti ini, untuk suarakan kebenaran konstitusional dan spirit Pancasila", kata Nata Sutisna, Aktivis...

Artikel Terkait