Pada pekan ini, ujian demokrasi Indonesia sedang mengalami persoalan yang sangat sulit. Memang suatu hal yang pahit, tetapi ujian ini harus dihadapi, bukan dihindari. Kisah pahit tersebut salah satu kisah “gugatan tuhan terhadap wakilnya” karena melupakan cara bersyukur. Sisi klimaks pada kisah ini ketika wafatnya seorang ojek online, pada Kamis (28/8), akibat tubuhnya terlindas oleh kendaraan barracuda milik aparat keamanan negara ketika demonstrasi berlangsung. Berbagai tuaian tajam Rakyat Indonesia dilontarkan kepada pihak aparat tersebut selaku “alat ketertiban masyarakat”. Berbagai media massa, baik nasional maupun internasional, menyoroti bagaimana hancurnya suasana kini yang terjadi di Bumi Pertiwi.
Ibnu Khaldun, dalam karya monumentalnya “Muqoddimah” mengungkapkan bahwa umur sebuah negara, berkisar 120 tahun. Di sisi lain, secara tidak langsung, Ibnu Khaldun meniscayakan bahwa sebuah negara mampu bertahan dari waktu yang ia perkirakan tersebut. Banyak faktor yang mendukung perkiraannya, salah satunya soal pajak selaku keluhan Rakyat Indonesia pada demonstrasi kali ini.
Sosiolog asal Tunisia tersebut tidak anti-pajak, karena ia pun menuntut agar adanya kompensasi bagi pengurus kebijakan sebuah negara. Yang menjadi persoalan ketika pajak dinaikkan sebagai bahan eksploitasi rakyat. Menurutnya, hal ini yang mampu mengguncang “ashabiyyah” atau loyalitas penduduk sebuah negara, bahkan hingga tahap adanya pemberontakan.
Berdasarkan sejarah, faktor internal Romawi dan Utsmani mengalami kehancurannya dikarenakan pajak yang naik secara terus menerus atau double. Hal ini menimbulkan efek domino pada kestabilan politik dalam negeri dan luar negeri. Maka, permasalahannya bukan pada pajaknya, melainkan pajak yang ditarik tanpa hubungan timbal-balik.
Indonesia sangat menjunjung tinggi konstitusi. Menandakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Terkait hukum, hal ini menjadi menjadi bahan yang sama seperti pajak pada demonstrasi kali ini. Suara dan slogan yang digaungkan oleh masyarakat Indonesia mengenai hukum menandakan bahwa hukum di Indonesia sedang dipermainkan. Menurut Mahfud MD, “hukum tanpa demokrasi akan menimbulkan kesewenang-wenangan, sedangkan demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan sifat anarkis”.
Nampaknya, Indonesia sedang mengalami pada bait pertama tersebut. Proses merumuskan serta menetapkan sebuah hukum diinisiasi tanpa adanya transparansi yang dipertontonkan bagi masyarakat, sehingga hukum menjadi alat kesewenang-wenangan para “pelayan tuhan”. Jika hukum seperti taman bermain, maka demokrasi pun sama nasibnya.
Selain itu juga, hukum yang seharusnya menjadi landasan ketertiban hidup bernegara, justru mempersulit masyarakatnya untuk mencapai akses yang seharusnya mereka miliki. Hal ini dinilai karena banyaknya hukum dan birokrasi yang ada di negeri Indonesia. Fenomena ini sangat memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap maraknya sikap korup, jika kita mengacu pada tesisnya Tacitus. Sejarawan Romawi Kuno tersebut mengungkapkan “Corruptissima re publica plurimae leges”, artinya “ketika suatu negara sangat korup, maka hukum akan semakin banyak”.
Walaupun kisah pahit ini sedang dialami masyarakat Indonesia, Novelis Indonesia tersohor, Pramoedya Ananta Toer dalam salah satu karya tetralogi-nya “Anak Semua Bangsa” mencatat bahwasannya “kisah hidup yang pahit, pasti memiliki secercah harapan terbesit. Maka, selipkanlah harapan tersebut”. Maka, Rakyat Indonesia sedang menunjukkan dialektikanya bahwa kesadaran politik yang dimilikinya begitu besar. Tentu, hal ini merupakan apresiasi yang membanggakan bagi Rakyat Indonesia sekaligus kewajibannya karena hidup sebagai bangsa yang berdaulat.
Selaku mahasiswa diaspora Indonesia di Tunisia, melihat perbandingan fenomena yang terjadi di negeri Ibnu Khaldun ini, Rakyat Tunisia lebih minim melakukan demonstrasi untuk menuntut wujud demokrasi yang riil di negerinya. Maka, jelas berbeda dengan masyarakat Indonesia.
Tuntutan bertahan hidup, baik fisik, spiritual, dan pemikiran kenegaraan, semakin besar bagi kita semua. Kita berhak untuk mencari secercah cerah agar menjaga kewarasan kita dalam bernegara dan mencintainya. Maka, perlu menciptakan sebuah hiburan ketika momen pahit ini berlangsung. Jangan pernah kita mencoba untuk menghilangkan harapan terbaik bagi negeri kita tercinta Indonesia, karena hilangnya harapan sama dengan hilangnya kehidupan. Bukankah Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk berputus asa? Bukankah bapak Proklamator Bangsa Indonesia, Ir. Soekarno bebicara bahwa “keyakinan” menjadi bumbu terbaik untuk menjalani kehidupan?
Suatu ketika, Bung Karno mengalami masa pengasingan di Ende. Sudah terbesit dalam pikirannya untuk membunuh dirinya sendiri, karena ia merasa “tidak hidup”. Tetapi, ia ingat bahwa Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya untuk “hidup dan menghidupkan”. Pikiran buruknya tersebut berhasil ditumpaskan olehnya melalui refleksi keindahan yang dimiliki bangsa Indonesia.
Ia konkritkan keindahan Indonesia tersebut melalui drama/teater yang diinisiasinya. Walaupun menjalani dengan keterbatasan yang ada, ia percaya bahwa dengan gotong royong, ajang refleksi tersebut mampu terlaksana. Drama tersebut menunjukan bahwa keindahan Indonesia, bukan hanya berada di satu hal, melainkan banyak hal, seperti budaya, suku, karakter tiap-tiap bangsa di dalamnya, dan kondisi alamnya yang bersifat heterogen, tetapi mampu mengeluarkan irama yang indah layaknya nuansa musik orkestra. Betapa hebatnya ketika mampu menciptakan harapan di tengah ketidak-pastian. Maka, optimisme-lah yang berhak kita pegang sekarang.
Kita telah melihat trek perjalanan dalam keutuhan sistem bernegara Republik Indonesia. Berbagai perubahan yang terjadi, dimulai dengan Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila hingga sekarang. Nyatanya, di umur 80 tahun, Ibu Pertiwi masih terus menunjukkan moncongnya. Maka, seharusnya Indonesia mampu bertahan hingga yaum al-qiyaamah dan mematahkan teori perkiraan waktu eksistensi sebuah negara yang dimiliki Ibnu Khaldun.
