Marhaen, Cangkul, dan Warisan Karakter dari Sang Fajar

Oleh: Muhammad Fikri Haekal (University of Manouba, Tunisia)

“Ijazah ini suatu saat akan robek… satu-satunya hal abadi adalah karakter manusia.” — Bung Karno

Sebuah kutipan fenomenal lahir dari keresahan mendalam akan diskriminasi dan ketidakadilan di era kolonialisme—sebuah zaman di mana prasangka rasial dipelihara hingga anak kecil pun diajari untuk memandang rendah kaum pribumi. Sejak usia muda, Sukarno muda telah mengutuk jurang pemisah antara kelompok European dan Inlander. Keresahan tersebut kelak memuncak menjadi cita-cita besar untuk memerdekakan sebuah bangsa yang kini dinamakan Indonesia.

Titik balik kesadaran politik Bung Karno tepercik dalam sebuah peristiwa sederhana di Cigelereng, sebelah selatan Bandung. Saat mengayuh sepedanya, pandangannya tertambat pada seorang petani yang sedang mengolah tanah. Sukarno menghampirinya dan membuka percakapan dalam bahasa Sunda. Dari dialog singkat itu, terungkap bahwa petani tersebut adalah pemilik tanah warisan orang tuanya, sekaligus pemilik cangkul dan bajak yang digunakannya. Namun, ketika ditanya mengenai hasil panennya, petani itu mengaku hasilnya hanya cukup untuk makan keluarganya sehari-hari—tanpa ada sisa sedikit pun untuk dijual ke pasar. Saat ditanya namanya, petani itu menjawab singkat: Marhaen.

Percakapan sederhana di tepi sawah itu membuka mata Sukarno pada sebuah ironi struktur sosial: meskipun Marhaen memiliki alat produksinya sendiri—tanah, cangkul, dan bajak—ia tetap terperangkap dalam jerat kemiskinan akibat keterbatasan skala lahan. Nama “Marhaen” kemudian diabadikan oleh Sukarno sebagai simbol bagi rakyat kecil Indonesia yang tertindas namun menyimpan potensi kekuatan besar untuk bangkit. Dari pengalaman empiris inilah dirumuskan Marhaenisme—ideologi perjuangan berbasis sosialisme khas Indonesia yang lahir dari penderitaan rakyat untuk melawan kapitalisme dan imperialisme.

Bagi Bung Karno, kemerdekaan fisik tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kesadaran kolektif bangsa. Melalui pidato-pidatonya yang membakar semangat, ia menyadarkan kaum pribumi akan pentingnya persatuan serta hak fundamental untuk merdeka. Gerakan ini menemukan wadah konkritnya melalui pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk menyusun kekuatan perjuangan yang lebih terarah.

Namun, di atas perjuangan politik dan ekonomi, Bung Karno menekankan pentingnya pembentukan karakter bangsa (nation and character building). Kemerdekaan sejati menuntut rakyat untuk melepaskan diri dari dogma imperialis dan zona nyaman perbudakan melalui pilar-pilar karakter mendasar. Rakyat harus memiliki keberanian fisik dan mental dengan prinsip “merdeka atau mati” untuk menanggalkan jiwa inferior. Keberanian tersebut harus dipadukan dengan kesadaran sebagai satu bangsa yang senantiasa bergotong royong runtuh-bangun bersama.

Di samping itu, Bung Karno menuntut bangsa ini untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) tanpa bergantung pada belas kasih bangsa asing, sebab meragukan kemampuan diri sendiri adalah awal dari kegagalan bernegara. Seluruh fondasi ini disempurnakan oleh kesadaran kritis kaum Marhaen sebagai subjek utama sejarah. Bagi Bung Karno, kemerdekaan politik menjadi tidak bermakna jika rakyatnya masih dibiarkan dalam cengkeraman kemiskinan dan kebodohan.

Pesan sejarah ini menegaskan bahwa kemerdekaan tidak berhenti pada lembar kertas Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah ikhtiar harian—perjuangan berkelanjutan melawan kemiskinan yang membelenggu, kebodohan yang menindas, dan ketidakadilan yang kerap berlindung di balik kekuasaan.

Ijazah bisa robek, jabatan bisa lepas, harta bisa sirna, dan penghuni istana akan terus berganti. Namun karakter—keberanian menyuarakan kebenaran, solidaritas untuk saling menopang, kemandirian bangsa, serta daya kritis menghadapi zaman—adalah satu-satunya peninggalan abadi yang menentukan martabat suatu peradaban.

Bung Karno tidak merancang sejarah agar kita sekadar menjadi penonton pasif, melainkan menjadi aktor utama di panggung zaman kita sendiri. Pertanyaan reflektifnya kini tertuju pada kita semua: Sudahkah kita menjadi penyambung lidah rakyat, atau justru kita yang turut membungkamnya?