Ketika Bung Karno Menginspirasi Pemimpin Tertinggi Iran

Oleh Mohammad Husnul Labieb, Peneliti KOPIAH.CO.

Sejarah hubungan internasional seringkali mencatat bagaimana gagasan-gagasan besar dari satu bangsa mampu melampaui batas-batas geografis dan menjadi inspirasi bagi peradaban lain di belahan dunia yang jauh. Salah satu narasi menarik yang jarang terungkap dalam wacana publik adalah pengaruh pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, terhadap para pemikir dan pemimpin Revolusi Islam Iran. Ketika Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Iran, menyebut nama Bung Karno dalam pidatonya di hadapan 120 delegasi negara anggota Gerakan Non-Blok, ia tidak sekadar melakukan seremonial diplomatik (Wicaksono, 2012). Pengakuan Khamenei bahwa dirinya sejak muda terkesan dengan pidato-pidato Bung Karno pada Konferensi Asia-Afrika 1955 membuka tabir mengenai jejaring intelektual yang menghubungkan Pancasila dan Dasasila Bandung dengan perumusan sintesis antara agama, kebangsaan, dan keadilan sosial di Iran.

“Ada tiga atau empat orang yang memberi pengaruh
besar dalam hidupku, dan yang paling berpengaruh adalah Ahmad Sukarno.” – Ali Hosseini Khamenei

Hubungan ideologis antara Indonesia dan Iran memiliki akar historis yang dalam, jauh sebelum hubungan diplomatik kedua negara terjalin secara formal. Studi yang dilakukan oleh Mulawarman Hannase dan Idil Hamzah (2025) mengungkapkan bahwa Iran, sebagai negara dengan kekuatan ideologis berbasis Syiah, memandang Indonesia sebagai mitra strategis untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Namun yang lebih menarik, pengaruh tersebut tidak berjalan satu arah. Pemikiran kebangsaan Indonesia yang dirumuskan Bung Karno ternyata ikut membentuk cara pandang para pemimpin Iran dalam membangun negara pasca-revolusi 1979.

Dalam sebuah kesaksian penting yang dicatat dalam literatur sejarah, Ayatullah Khamenei menceritakan pengalamannya ketika berada satu sel dengan Abolhasan Bani Sadr di penjara rezim Syah pada tahun 1974. Saat itu, Bani Sadr yang berlatar belakang Partai Ba’ats memperkenalkan Indonesia sebagai negara sosialis tanpa dasar agama. Khamenei dengan tegas mengoreksi pandangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Soekarno memang bapak humanisme sosialis, tetapi bukan seorang komunis. Negara Indonesia tidak berdasarkan agama, melainkan berdasarkan ketuhanan di mana semua manusia wajib bertuhan sebagai dasar kebangsaan. Tanpa dasar ketuhanan itu, tegas Khamenei, manusia bagaikan robot yang tidak bisa hidup dengan merdeka (Wicaksono, 2012). Khamenei kemudian menyatakan memiliki koleksi buku-buku tentang Pancasila dan berjanji akan meminjamkannya kepada Bani Sadr setelah mereka bebas dari penjara. Peristiwa di dalam sel penjara itu menjadi fondasi awal bagi diskursus tentang bagaimana merumuskan negara yang berlandaskan “humanisme agama” di Iran pasca-revolusi.

Konsep Trisakti yang digagas Bung Karno—berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—menemukan resonansinya yang kuat dalam kebijakan-kebijakan strategis Iran di bawah kepemimpinan Ayatullah Khamenei. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sitompul dkk., 2025) menganalisis bagaimana kepemimpinan spiritual-militer Khamenei berhasil membangun ketahanan ideologis Iran di tengah tekanan sanksi internasional yang berkepanjangan. Konsep “Resistance Economy” yang digagas Khamenei menekankan pada kemandirian dan diversifikasi ekonomi—mencapai kemandirian bahan bakar dengan membangun kilang dalam negeri, memperkuat ketahanan pangan, dan mengembangkan teknologi pertahanan mandiri seperti drone dan misil balistik. Semangat ini persis seperti yang diajarkan Bung Karno tentang berdikari: berdiri di atas kaki sendiri.

Lebih dari itu, prinsip politik luar negeri Iran yang terkenal dengan slogan La Syarqiyyah wa la Gharbiyyah (Tidak Timur, tidak Barat) merupakan adopsi langsung dari semangat politik bebas aktif yang digagas Bung Karno dan menjadi fondasi Gerakan Non-Blok. Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini dan kemudian Khamenei secara konsisten menolak untuk tunduk pada tekanan Blok Barat yang diwakili Amerika Serikat maupun Blok Timur yang diwakili Uni Soviet. Ini adalah implementasi nyata dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung, sebuah manifesto moral dunia ketiga yang menolak segala bentuk kolonialisme, imperialisme, dan agresi terhadap kedaulatan negara manapun.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana gagasan Bung Karno tentang sintesis antara agama dan kebangsaan menemukan bentuknya dalam konstitusi Iran. Berbeda dengan asumsi umum bahwa Revolusi Islam Iran melahirkan teokrasi yang kaku, kajian akademik justru menunjukkan adanya ruang bagi pluralisme terbatas dalam sistem politik Iran. Daniel Brumberg (2001) dalam Political Science Quarterly menjelaskan bahwa Iran dan Indonesia sama-sama berkembang sebagai “negara disonan” yang melembagakan visi-visi kompetitif tentang komunitas politik. Dalam konstitusi Iran, agama-agama minoritas seperti Zoroaster, Yahudi, dan Nasrani memiliki wakil di parlemen—sebuah mekanisme yang mengingatkan pada sistem utusan golongan pada era pemerintahan Sukarno. Semua golongan diberi kesempatan yang sama untuk membangun negara, dan pasca-revolusi, jarang terjadi gesekan antaragama di Iran. Ini membuktikan bahwa sintesis antara agama dan kebangsaan yang dirumuskan dengan inspirasi dari Pancasila mampu menciptakan harmoni di tengah kemajemukan.

Namun penting untuk dicatat bahwa pengaruh pemikiran Bung Karno di Iran tidak berarti kedua negara memiliki sistem politik yang identik. Iran mengembangkan sistem Wilayat al-Faqih (kepemimpinan para ahli hukum Islam) yang memberikan otoritas spiritual sekaligus politik kepada Pemimpin Besar, sementara Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara yang memisahkan otoritas keagamaan dari kekuasaan politik formal. Perbedaan ini justru menunjukkan bahwa gagasan Bung Karno tentang sintesis agama dan kebangsaan bersifat adaptif terhadap konteks lokal masing-masing negara.

Dalam konteks hubungan bilateral kontemporer, warisan pemikiran Bung Karno ini terus menjadi landasan bagi kerja sama Indonesia-Iran. Studi yang dilakukan oleh Ilham Dary Athallah dan rekannya (2025) mengungkapkan bahwa Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Iran yang ditandatangani pada Mei 2023 dan diratifikasi akhir 2024 tidak dapat dijelaskan semata-mata dengan kalkulasi ekonomi rasional. Volume perdagangan bilateral kedua negara relatif rendah, namun kesepakatan tetap terjalin. Dengan menggunakan kerangka konstruktivis, penelitian tersebut berargumen bahwa identitas keislaman bersama memainkan peran signifikan dalam membentuk kepentingan nasional kedua negara dan mendorong kesepakatan tersebut. Identitas bersama ini, ditambah dengan norma solidaritas dalam ikatan keumatan (ukhuwah Islamiyyah), menyediakan fondasi ideasional yang kuat yang mendefinisikan kerja sama sebagai sesuatu yang secara normatif tepat.

Namun demikian, hubungan kedua negara juga menghadapi tantangan. Syafiq Hasyim (2024) dalam analisisnya mencatat bahwa respons masyarakat Muslim Indonesia terhadap serangan Iran ke Israel pada April 2024 bersifat ambigu. Meskipun secara psikologis terikat dalam solidaritas Islam global, masih terdapat sekat teologis karena mayoritas Muslim Indonesia adalah Sunni sementara Iran bercorak Syiah. Beberapa kelompok Islamis seperti Front Pembela Islam justru melihat bahwa melawan Israel sebagai negara Zionis lebih penting daripada perbedaan Syiah-Sunni, dan menyerukan persatuan umat untuk membela kemerdekaan Palestina. Dinamika ini menunjukkan bahwa warisan pemikiran Bung Karno tentang solidaritas Asia-Afrika dan perlawanan terhadap kolonialisme tetap relevan, meskipun harus bergulat dengan kompleksitas identitas sektarian.

Yang menarik, semangat Dasasila Bandung yang menolak agresi dan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah suatu negara justru menjadi sorotan kritis terhadap politik luar negeri Indonesia kontemporer. Pakar hubungan internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menyayangkan bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi menjadikan Dasasila Bandung sebagai pijakan utama dalam praktik politik luar negeri (Pikiran Rakyat, 2026). Ketika Amerika Serikat dan Israel melakukan agresi terhadap Iran, ketiadaan sikap tegas dari Indonesia dianggap mencerminkan pragmatisme berlebihan yang justru bertentangan dengan warisan Bung Karno. Padahal, secara historis Indonesia dikenal sebagai negara yang menolak segala bentuk kolonialisme dan agresi. Kritik ini mengingatkan bahwa menghidupkan kembali semangat Dasasila Bandung bukan sekadar nostalgia historis, melainkan kebutuhan strategis di tengah dunia yang semakin terpolarisasi.

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa pengaruh pemikiran Bung Karno terhadap kepemimpinan Iran bukanlah klaim tanpa bukti. Kesaksian langsung Ayatullah Khamenei di dalam penjara, implementasi konsep kemandirian ekonomi ala Trisakti, adopsi semangat Non-Blok, hingga perumusan sintesis agama dan kebangsaan yang terinspirasi Pancasila, semuanya tercatat dalam literatur akademik yang kredibel. Sebagaimana dirangkum dalam studi tentang ketahanan ideologis Iran, negara dengan ideologi yang kuat dapat menumbuhkan solidaritas nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, meskipun konteks yang berbeda memerlukan adaptasi strategis (Sitompul dkk., 2025). Indonesia dapat belajar dari Iran tentang pentingnya ketahanan ideologis, tetapi menerapkannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga pertahanan Indonesia tetap tegas dalam melindungi kedaulatan namun tetap manusiawi.

Pada akhirnya, pengakuan bahwa Pancasila dan Dasasila Bandung menjadi referensi bagi Revolusi Islam Iran adalah fakta historis yang membanggakan sekaligus undangan untuk merefleksikan kembali relevansi pemikiran Bung Karno di masa kini. Ini membuktikan bahwa gagasan anak bangsa mampu menjadi lentera bagi peradaban lain. Tugas generasi penerus bukan hanya menjadi pengagum Bung Karno, tetapi juga menggali kembali api pemikirannya—tentang ketuhanan yang berkebudayaan, nasionalisme yang tidak sempit, internasionalisme yang manusiawi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat—untuk menjawab tantangan zaman. Sebagaimana Bung Karno sendiri berpesan, prinsip kebangsaan tidak boleh diruncingkan menjadi chauvinisme; kita harus menuju persamaan dunia, persaudaraan dunia. Pesan ini, yang menginspirasi revolusi di Iran, tetap relevan untuk membimbing Indonesia dan dunia menuju tatanan global yang lebih adil dan beradab.